Pakar UMY meminta agar pajak digital diterapkan secara transparan dan proporsional sehingga tidak menghambat inovasi teknologi dan gaya hidup sehat masyarakat. Pernyataan ini menegaskan perlunya keseimbangan kebutuhan penerimaan negara dan kelangsungan ekosistem digital yang mendukung akses layanan dan kebiasaan sehat.
Desakan tersebut menempatkan fokus pada tata kelola kebijakan fiskal di ranah digital, dengan penekanan pada prinsip keterbukaan dan proporsionalitas. Menurut pakar, cara penerapan pajak harus memperhatikan dampak terhadap pelaku usaha teknologi dan perilaku masyarakat yang mengandalkan layanan digital dalam kehidupan sehari-hari.
Pentingnya transparansi dan proporsionalitas
Transparansi dalam penerapan pajak digital berarti mekanisme, kriteria, dan penggunaan penerimaan harus jelas bagi publik. Proporsionalitas mengharuskan kebijakan tidak memberatkan pihak tertentu secara berlebihan, terutama pelaku usaha skala kecil dan menengah serta layanan yang menjadi bagian dari gaya hidup sehat masyarakat.
Dengan prinsip-prinsip itu, kebijakan fiskal diharapkan tidak menciptakan beban administrasi atau biaya tambahan yang membuat layanan digital menjadi kurang terjangkau atau menghambat perkembangan produk dan layanan baru. Penekanan pada kedua prinsip ini dimaksudkan untuk menjaga agar insentif bagi inovasi tetap terjaga sambil memenuhi tujuan fiskal.
Dampak pada inovasi teknologi dan gaya hidup sehat
Pakar UMY mengingatkan bahwa kebijakan pajak mempunyai efek lanjutan terhadap ekosistem digital. Bila tidak dirancang dengan hati-hati, pajak digital berpotensi menambah biaya layanan, memperlambat investasi, atau mengubah model bisnis penyedia layanan teknologi. Ini pada gilirannya dapat memengaruhi ketersediaan dan kualitas layanan yang mendukung gaya hidup sehat, seperti platform kebugaran, aplikasi pemantau kesehatan, atau layanan konsultasi daring.
Selain itu, penerapan pajak yang tidak proporsional bisa mempersempit ruang bagi inovator baru dan pelaku usaha rintisan yang sedang berkembang. Pakar menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak kebijakan pada rantai nilai digital secara menyeluruh agar manfaat teknologi bagi kesejahteraan masyarakat tidak tergerus oleh beban fiskal yang tidak proporsional.
Harapan terhadap penyusunan kebijakan
Pakar UMY mengharapkan pemerintah mengedepankan konsultasi dan analisis dampak sebagai bagian dari proses penyusunan kebijakan. Pendekatan yang transparan dan berbasis bukti dinilai perlu untuk memastikan bahwa kebijakan pajak digital memenuhi tujuan fiskal tanpa mengorbankan inovasi dan akses terhadap layanan yang mendukung gaya hidup sehat.
Penggunaan istilah transparansi dan proporsionalitas oleh pakar menandakan kebutuhan akan komunikasi yang jelas mengenai siapa yang dikenai pajak, bagaimana tarif ditentukan, serta bagaimana hasil penerimaan digunakan. Hal ini juga penting untuk membangun kepercayaan pembuat kebijakan, pelaku industri, dan masyarakat luas.
Penerapan pajak digital yang seimbang diharapkan mampu menjawab dua tujuan sekaligus: mengumpulkan penerimaan untuk kepentingan publik serta menjaga dinamika inovasi dan ketersediaan layanan digital yang memberi manfaat bagi kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Pakar UMY menegaskan bahwa tanpa keseimbangan tersebut, kebijakan fiskal berisiko menimbulkan dampak yang kontraproduktif.
Pernyataan pakar ini menjadi pengingat bahwa desain kebijakan publik, termasuk pajak digital, perlu mempertimbangkan berbagai aspek ekonomi dan sosial agar tujuan pembangunan dan kesejahteraan tidak terhambat oleh langkah yang seharusnya memperkuatnya.
