Pakatan pertahanan Mekah yang baru ditandatangani oleh Turkiye, Arab Saudi, dan Pakistan tidak dibuat untuk menargetkan Iran atau negara lain, tegas Menteri Luar Turkiye Hakan Fidan. Perjanjian itu, yang mewajibkan respons kolektif jika salah satu anggota diserang secara bersenjata, disebut sebagai langkah untuk memperkuat kemampuan pertahanan kawasan.
Perjanjian tersebut ditandatangani pada Jumaat oleh Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan; Putera Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman; dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif. Meski menyerupai konsep aliansi pertahanan, Ankara menegaskan komitmen itu bukan diarahkan kepada pihak tertentu.
Karakter teknis dan mekanisme respons
Fidan menyatakan perjanjian itu memiliki kemiripan teknis dengan Artikel 5 Pakta Atlantik Utara (NATO), yang memandang serangan terhadap satu anggota sebagai serangan terhadap semua. Namun, implementasi respons tidak otomatis dan akan bergantung pada konteks insiden. Menurut penjelasan Fidan, negara yang merasa diserang harus secara resmi meminta bantuan dan merinci bentuk dukungan yang diperlukan — apakah berupa berbagi intelijen, bantuan logistik, suplai amunisi, atau penempatan aset serta personel militer.
Untuk menyelaraskan langkah tersebut, pakta mencakup pembentukan jawatankuasa politik dan militer yang menghimpunkan menteri luar, menteri pertahanan, serta kepala angkatan ketiga negara. Selain itu, disepakati sekretariat permanen yang bakal berkedudukan di Arab Saudi. Kerja sama meliputi latihan bersama, pertukaran intelijen, logistik, penilaian ancaman, dan upaya meningkatkan interoperabilitas operasi militer.
Komponen industri dan durasi negosiasi
Salah satu agenda utama yang dibahas oleh ketiga pemimpin di Mekah adalah pengembangan kerja sama industri pertahanan dan pemanfaatan teknologi masing-masing negara. Fidan menyebutkan bahwa pembicaraan untuk menyusun perjanjian ini berlangsung hampir dua tahun lapan bulan, menunjukkan perjanjian tersebut bukan sekadar reaksi spontan terhadap ketegangan regional.
Tanggapan Iran dan keraguan terhadap pakta
Walaupun Turkiye menegaskan pakatan tidak menyasar Iran, sejumlah pejabat Iran menyatakan keraguan. Mahmoud Nabavian menilai kepemimpinan Arab Saudi tidak boleh mengandalkan kolaborasi dengan Turkiye dan Pakistan sebagai jaminan keselamatan. Ebrahim Rezaei menggambarkan langkah itu sebagai sekadar “perjanjian di atas kertas.” Sementara itu, Menteri Luar Iran Abbas Araghchi melalui unggahan di platform X menyeru negara-negara regional mengandalkan kekuatan sendiri dan menegaskan pentingnya “persaudaraan sejati,” seraya menekankan kesiapsiagaan serta kekuatan angkatan tentera Iran.
Visi perluasan dan isu pelaksanaan
Fidan menggambarkan pakatan ini sebagai bagian dari upaya untuk memberi tanggung jawab lebih besar kepada negara-negara kawasan dalam menjaga keamanan mereka. “Kuasa luar yang masuk ke rantau ini tidak menyelesaikan masalah, sebaliknya memburukkan lagi keadaan,” ucapnya, menegaskan peran Turkiye, Arab Saudi, dan Pakistan sebagai inti inisiatif tersebut.
Ia juga menyatakan harapan agar kelompok ini berkembang. “Mengikut visi Presiden kami, pakatan ini tidak seharusnya terhad kepada tiga negara sahaja. Ia perlu diperluaskan dan jika perlu, menghimpunkan lebih banyak negara di bawah payung yang sama,” kata Fidan. Beberapa negara, menurutnya, sudah menyatakan minat untuk bergabung dan Mesir berpotensi menjadi mitra baru setelah sejumlah isu teknis diklarifikasi. Meski demikian, aspek pelaksanaan tertentu—termasuk mekanisme koordinasi operasi militer saat krisis—masih perlu dirinci lebih jauh.
Dengan pembentukan struktur permanen seperti jawatankuasa tetap dan sekretariat bersama serta fokus pada interoperabilitas dan industri pertahanan, pakatan ini dipandang lebih dari sekadar deklarasi simbolik dan berpeluang menjadi kerangka kerja strategis regional yang lebih komprehensif.
