Isu bahwa peruntukan kepada tiga anggota Parlemen dari Parti Keadilan Rakyat mengalami pembatasan akses menuai perdebatan sengit. Bryan Ng Yin Miih, Timbalan Setiausaha Agung PKR, menegaskan bahwa peruntukan PKR disekat tidak sama dengan situasi wakil Barisan Nasional yang berselisih di tingkat negeri.
Menurut Bryan Ng, perbedaan mendasar terletak pada konteks politik: wakil BN yang berbeda pendirian tetap tidak menentang Kerajaan Perpaduan di tingkat federal, sementara tiga MP PKR yang bersangkutan masih tercatat sebagai ahli partai namun bertindak seolah-olah menjadi oposisi terhadap pemerintah yang partainya dukung.
Alasan partai dan perbedaan konteks politik
Bryan menilai tindakan tiga MP tersebut bukan sekadar soal administrasi atau hak wakil rakyat mengurus peruntukan kawasan. Ia menyebut, keputusan mereka bersikap seperti penentang terhadap pemerintahan sendiri membuat pemerintah sulit melanjutkan penyaluran dana melalui saluran biasa.
Dalam komentarnya Bryan berkata: “Mereka mengatakan hanya mahu menjadi ‘opposition within the government’, tetapi saya tidak fikir pendirian itu munasabah.” Ia menambahkan bahwa sikap tersebut menyerupai pengkhianatan terhadap perjuangan partai dan lebih mengarah pada kepentingan politik perorangan.
Status akses MyKhas dan mekanisme pelaksanaan peruntukan
Laporan menyebut akses pejabat kepada sistem MyKhas untuk mengurus permohonan Projek Mesra Rakyat (PMR) dan peruntukan khas kawasan disebut-sebut dibatasi bagi tiga MP PKR. Tiga wakil yang dimaksud adalah:
- Wong Chen (Subang)
- Rodziah Ismail (Ampang)
- Lee Chean Chung (Petaling Jaya)
Pemerintah, sebagaimana dijelaskan, tidak menghentikan keseluruhan peruntukan untuk kawasan-kawasan tersebut. Sebaliknya, pelaksanaan program dan penyaluran dana diteruskan melalui ICU Jabatan Perdana Menteri dan agensi terkait, tetapi tidak disalurkan lewat pejabat anggota parlemen yang bersangkutan.
Tanggapan partai dan pengamat
Dari sisi partai, PKR menegaskan belum menerima surat pengunduran diri dari siapapun di anggota parlemen mereka. Setiausaha Agung PKR, Datuk Fuziah Salleh, saat dihubungi menyatakan: “Setakat ini tiada.” Pernyataan itu sekaligus meredam spekulasi bahwa ada wakil rakyat yang akan melepaskan kerusi.
Di luar partai, Penganalisis Politik Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Madya Dr Mazlan Ali, menyatakan tindakan mengetepikan akses Rodziah dinilai tidak wajar karena ia masih tercatat sebagai ahli PKR dan belum mengumumkan keluar dari partai. Menurut Mazlan, perbedaan pendapat dengan kepimpinan seharusnya tidak langsung menghilangkan hak wakil rakyat untuk mengurus peruntukan kawasan selagi status keanggotaannya tetap ada.
Bryan juga mengungkap contoh disiplin internal yang bisa berlaku bila seorang anggota menghadiri acara partai politik lain. Ia berkomentar: “Kalau saya sendiri hadir ke program Pas atau Bersatu, sudah tentu saya juga akan dikenakan tindakan disiplin.” Bryan menambahkan kekhawatiran soal penggunaan istilah provokatif yang menurutnya bertujuan merusak citra pemerintah pusat dan partai.
Polemik ini memperlihatkan ketegangan pertimbangan politik dan kebutuhan pelayanan kawasan oleh wakil rakyat. Sementara partai menekankan kepatuhan politik dan garis perjuangan, pengamat mengingatkan pentingnya menjaga akses peruntukan demi kepentingan konstituen. Perdebatan kemungkinan akan berlanjut seiring upaya menjelaskan prosedur penyaluran melalui saluran alternatif dan respons internal partai terhadap anggota yang berbeda pandangan.
