Dewan Pimpinan Pusat Silaturahim Haji dan Umrah Indonesia (DPP SAHI) meminta agar pemberantasan korupsi menjadi agenda utama dalam Kongres Umat Islam yang digelar oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 24-26 Juli 2026 di Jakarta. Permintaan itu disampaikan menjelang pembukaan forum yang diharapkan mampu menghasilkan sikap bersama umat Islam terhadap persoalan korupsi.
SAHI menekankan pentingnya kongres sebagai ruang untuk mengokohkan komitmen moral dan sosial dalam menghadapi praktik korupsi. Organisasi itu juga berharap kongres dapat mendorong dukungan terhadap langkah-langkah pemerintah, khususnya kepada Presiden Prabowo Subianto, agar mengambil tindakan yang lebih berani, tegas, dan progresif dalam upaya pemberantasan korupsi.
Tuntutan dan harapan SAHI dalam kongres
Dalam pernyataannya, DPP SAHI secara tegas mendesak agar isu korupsi ditempatkan pada posisi strategis dalam agenda kongres. SAHI berharap forum yang dihadiri representatif pemuka dan organisasi Islam dapat melahirkan kesepakatan kolektif yang mendukung upaya pemberantasan korupsi di tingkat pemerintahan dan masyarakat.
Lebih jauh, SAHI menegaskan harapannya agar dukungan yang muncul dari kongres tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga mendorong langkah kebijakan yang jelas. Permintaan agar Pemerintah—khususnya Presiden Prabowo Subianto—mengambil langkah lebih berani, tegas, dan progresif disorot sebagai bagian dari dorongan moral organisasi kepada pemimpin negara.
Peran Kongres dan Ekspektasi terhadap Pemerintah
Kongres Umat Islam yang diselenggarakan MUI pada 24-26 Juli 2026 di Jakarta menjadi panggung penting bagi berbagai elemen umat untuk menyampaikan pandangan dan rekomendasi. SAHI melihat momentum ini sebagai kesempatan untuk memperkuat suara kolektif dalam menuntut tata kelola yang bersih dan akuntabel.
SAHI mengharapkan hasil kongres dapat menjadi acuan bagi kebijakan publik dan memperkuat legitimasi upaya pemberantasan korupsi. Dorongan terhadap Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil langkah tegas disebut sebagai bentuk dukungan terhadap kepemimpinan yang aktif dalam memberangus praktik korupsi.
Pesan SAHI dan implikasinya
Ketua Umum DPP SAHI, Abdul Khaliq Ahmad, menegaskan tuntutan tersebut sebagai bagian dari komitmen organisasi. Pernyataan itu menandai keinginan SAHI agar isu-isu etika publik mendapat perhatian serius dalam pembahasan kongres.
Permintaan SAHI menyoroti ekspektasi bahwa forum keagamaan dan umat dapat berperan lebih luas dalam isu-isu kebangsaan, termasuk dalam memperkuat nilai integritas dan pemberantasan korupsi. Harapan agar kongres menghasilkan sikap bersama dan dukungan terhadap langkah-langkah pemerintah mengindikasikan upaya membangun sinergi masyarakat sipil dan pemangku kebijakan.
Kongres Umat Islam di Jakarta pada akhir Juli 2026 dipandang sebagai momen penting untuk merumuskan sikap kolektif yang diharapkan berdampak pada kebijakan dan praktik di tingkat nasional. Sejumlah pihak, termasuk DPP SAHI, menginginkan agar deklarasi dan rekomendasi kongres mampu diterjemahkan ke dalam langkah nyata yang mendukung pemberantasan korupsi.
Dengan tenggat waktu penyelenggaraan yang sudah dekat, perhatian kini tertuju pada pembahasan dan keputusan yang akan diambil dalam kongres. Hasil forum tersebut diperkirakan akan menjadi salah satu rujukan publik dalam menilai komitmen kelembagaan keagamaan terhadap upaya membersihkan praktek korupsi di tanah air.
